Bidang Pertambangan

Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube

DIALEKTIKA TATAKELOLA MINERAL DAN BATUBARA 

By. Djemi Abdullah (Inspektur Tambang Madya)

Sejarah pertambangan dan energi di Indonesia dimulai dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan secara tradisional oleh penduduk dengan seizin penguasa setempat. seperti, Raja, ataupun Sultan.

Pada tahun 1602 Pemerintah Belanda membentuk VOC , mereka selain menjual rempah-rempah juga mulai melakukan perdagangan hasil pertambangan, pada tahun 1652 mulailah dilakukan penyelidikan berbagai aspek ilmu kealaman oleh para ilmuwan dari Eropa. Pada tahun 1850 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Dienst van het Mijnwezen (Mijnwezenn-Dinas Pertambangan) yang berkedudukan di Batavia untuk lebih mengoptimalkan penyelidikan geologi dan pertambangan menjadi lebih terarah.

Menjelang tahun 1920, sesuai dengan rencana Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Bandung sebagai ibukota Hindia Belanda, maka dilakukan persiapan untuk memindahkan kantor Mijnwezenke Bandung. Departement Burgerlijke Openbare Werken (Departemen Pekerjaan Umum) yang membawahi Mijnwezen dan menempati Gedung Sate. Pada tahun 1922, lembaga Mijnwezen ini berganti nama menjadi Dienst van den Mijnbouw.

Pada Tahun 1928 Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun gedung Geologisch Laboratorium yang terletak di jalan Wilhelmina Boulevard untuk kantor Dienst van den Mijnbouw dan diresmikan pada tanggal 16 Mei 1929. selanjutnya gedung ini dipergunakan untuk penyelenggaraan sebagian dari acara Pacific Science Congress ke IV. Gedung ini sekarang bernama Museum Geologi, yang berlamat di jalan Diponegoro No. 57 Bandung.

Jika melihat betapa sejarahn Indonesia memiliki keragaman geologi dan sumberdaya mineral yang  menarik dan telah dimulai sejak jaman BAHELA kata orang sunda, maka kondisi ke-geologian ini setidaknya memberikan keunggulan  komparatif daya tarik  investasi  industri pertambangan . Undang – Undang Dasar  1945  secara tegas mengamanatkan  bahwa negara menguasai  kekayaan yang terkandung  di dalam bumi Indonesia, Negara melalui pemerintah  wajib mengelola  kekayaan secara arif dan bijaksana  bagi kesejahteraan rakyat  Indonesia . Sebagai pemilik sumberdaya bumi  Indonesia, Negara melalui  pemerintah wajib pula mengetahui  dan memantau  kekayaannya tersebut dari waktu ke waktu.

Tujuan dari pengelolaan  sumberdaya mineral  yang dilaksanakan oleh  Pemerintah  adalah mencapai  sebesar – besarnya  kemakmuran rakyat. Yang dimaksud sebesar – besarnya kemakmuran rakyat  harus diartikan  dalam konteks kebutuhan  lahir batin  ummat manusia  (Warga Negara Indonesia) secara berkeadilan  dari satu generasi  kegenerasi selanjutnya  (inter temporal) secara berkelanjutan.

Tujuan ini hanya mungkin dicapai  bilamana ada  upaya untuk melakukan  Revitalisasi Sektor Pertambangan  khususnya Pemanfaatan  atau eksploitasi  mineral  dalam bentuk investasi  Pertambangan. Oleh karena setiap  investasi pertambangan  perlu diyakini  akan mencapai  tujuan sebesar – besarnya  kemakmuran rakyat tadi. Revitalisasi  sektor pertambangan  tentunya diharapkan akan memberi  keuntungan sebesar – besarnya bagi negara, yang berimplikasi langsung kepada kemakmuran hidup warga/ masyarakat Indonesia. Tentunya hal kemakmuran  perlu penjabaran  lebih lanjut  dalam bentuk  yang nyata, terukur dan dapat dicapai.

Kebijaksanaan pengelolaan  dan pemanfaatan  sumberdaya mineral  harus mampu menciptakan  iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi  secara nasional  serta kepentingan  pembangunan  masyarakat  di dalam kerangka pembangunan daerah  dengan tetap mengindahkan prinsif – prinsif  konservasi  mineral dan pelestarian fungsi – fungsi  lingkungan hidup.

Sektor Pertambangan masih menjadi primadona, kontribusinya  cukup besar  bagi penerimaan negara. Data terakhir  dari DESDM menyebutkan  penerimaan negara dari sektor  Pertambangan  dan Energi  dalam 10 tahun terakhir (2005-2012) rata-rata dari sektor migas sekitar Rp 225,71 triliun sementara pertambangan umum rata-rata Rp 60,42 triliun. Total penerimaan negara dalam 10 tahun terakhir Rp 904,47 triliun.

Tentunya rasio penerimaan negara dari pertambangan umum terhadap migas pada periode itu adalah 25,32%. Rasio penerimaan negara dari pertambangan umum terhadap rata-rata 6,16%, jauh lebih rendah dari rasio penerimaan negara dari sektor migas terhadap rata-rata penerimaan negara yakni 25,48%.

Tentunya  ini bukanlah patokan  harga mati bahwasannya sektor ini tidak bisa lebih besar menyumbangkan  devisa, untuk bisa lebih meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan dan energi sehingga  dapat menunjang pembangunan  nasional  secara makro maka harus dilakukan berbagai terobosan peningkatan serta penguatan disektor pertambangan  dengan  cara menghilangkan berbagai faktor penghambat  seperti ; percepatan kepastian hukum  (UU MINERBA) kepada para investor yang sudah menanamkan modalnya serta memberi kepastian hukum kepada calon investor ; memberi kepastian hukum tentang ruang dan gerak sektor pertambangan yang berada di dalam wilayah hutan (UU 41/1999) ; membuat suatu skenario yang jelas tentang  pencadangan wilayah pertambangan nasional dan daerah, sehingga tabrakan kepentingan soal keruangan menjadi jelas dengan sektor lain (TUMPANG TINDIH LAHAN).

Tentunya penguatan sektor pertambangan  seperti yang dikemukakan di atas akan  berimplikasi dengan sektor lain, maka sangat diharapkan kebijakan dan kearifan dalam memandang industri pertambangan secara holistik bahwasannya sulit menghindari potensi sumberdaya mineral yang berada dalam suatu kawasan hutan misalnya, karena sifat keterdapatan mineral itu sendiri sudah demikian adanya.    

Sektor pertambangan kerap kali menjadi sorotan tajam dalam perjalanannya, ini sangat terkait dengan kondisi pengelolaan industri pertambangan itu sendiri  yang erat kaitannya dengan persoalan keruangan, lahan/tanah, sosio-ekonomi dan sosial budaya serta kelestarian fungsi – fungsi lingkungan hidup.     

Bila kita semua arif  dan bijak memandang pengelolaan sektor pertambangan secara holistik maka sektor pertambangan  memiliki karakteristik bolted fost industries (‘’kakinya dibaut’’), sedangkan industri lain sifatnya  fost loose industries (industri yang mudah hengkang), ini dapat dibuktikan ketika krisis ekonomi yang berlanjut kepada krisis kepercayaan kepada republik ini, industri pertambangan tetap eksis alias tidak bisa hengkang karena sifatnya yang  bolted dan investasinya tinggi, maka  ia harus melindungi cash flow-nya secara jangka panjang. Kenyataan ini dapat menjadi tolok ukur  bahwa industri pertambangan merupakan industri yang sarat dengan berbagai pengembangan dimana ia berada, misalnya  daerah yang terisolir (remote)  ketidak adaan fasilitas penunjang maka industri pertambangan akan mengubah kondisi tersebut menjadi  daerah yang terbuka dan berkembang.

Menatap perkembangan industri pertambangan ke depan tentunya kita berharap bahwa sektor pertambangan harus mendapat porsi perlakuan usaha yang adil, bijaksana serta arif, tentunya kendala – kendala yang dihadapi untuk mengembangkan sektor pertambangan ke arah yang lebih baik  tersebut tidak lepas dari kebijakan sektor lain dalam memandang dan memperlakukan sektor pertambangan sebagai sektor yang sangat diandalkan  dalam perolehan devisa negara.

Beberapa faktor pembatas  yang  menghambat penguatan sektor pertambangan adalah ;

  • Terbitnya Undang – Undang  Mineral dan Batubara (kepastian hukum & Berusaha) VS Pelarangan Ekspor Raw Material (PNT)
  • Undang – Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (tumpang tindih pemakaian hutan)
  • Kebijakan Pencadangan Wilayah Pertambangan VS overlapping tataruang dan lahan/tanah dengan sektor lain.
  • Belum maksimalnya Pengawasan Produksi (kebocoran pendapatan negara)
  • Payung hukum pelaksanaan Community Development (menyangkut corporate social responsibility pengusaha)
  • Belum maksimalnya perkembangan industri penunjang (backward linked) dan industri lanjutan (forward linked) (perusahaan tambang cenderung belanja kebutuhannya ke luar negeri, karena kebutuhan belum bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri)
  • Keseragaman pengelolaan industri pertambangan pasca otonomi daerah memberi iklim yang kurang kondusip bagi investasi sector pertambangan umum.(Singkronisasi PERDA dan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi belum Berjalan, Penerbitan Izin tidak tertib, Kemampuan SDM dan Teknologi masih terbatas).

 

Industri pertambangan  sudah membuktikan peran sertanya dalam menyumbang  devisa  Negara melalui berbagai pendapatan dari sector ini, untuk itu lihat  table berikut  ini :

PENERIMAAN NEGARA  BUKAN PAJAK (PNBP)
DARI SEKTOR SUMBERDAYA ALAM (RP. MILIAR)

Upaya  yang harus dilakukan agar revitalisasi sektor pertambangan dapat dilakukan dan memberi manfaat  secara maksimal bagi  pengembangan ekonomi makro nasional Indonesia, seperti berikut ini :

  • Implikasi dari  Undang – Undang  Mineral dan batubara (MINERBA) sebagai payung hukum yang mengatur tentang kepastian hukum dalam berusaha/investasi  disektor pertambangan yang melarang ekspor material dalam bentuk bahan mentah agar perlu dipikirkan cara – cara yang bijak terhadap pemegang IUP. Yang kecil investasinya agar dapat berjalan (meskipun ada relaksasi namun tetap memberatkan pajak progresif yang ditetapkan)
  • Penetapan pencadangan wilayah pertambangan (WP), tetap memiliki potensi benturan dan atau overlapping tentang penggunaan ruang dan lahan/tanah  dengan berbagai sektor lain tidak dapat dihindarkan (utamanya dengan sector kehutanan dan lingkungan hidup), perlu upaya ekstra pemerintah mencari jalan keluar yang bijak agar masing – masing sector tidak ego-sektoral
  • Membuat kebijakan yang arif dan atau memberi ruang lebih fleksibel  pada sektor pertambangan  yang berada dalam wilayah hutan, karena karakteristik keterdapatan  sumberdaya mineral  adalah hampir selalu berada dalam kawasan hutan sehingga dituntut karifan dalam memandang sektor pertambangan lebih holistik  dan terintegrasi  dalam pemanfaatan ke-ruangan yang bijaksana
  • Lebih meningkatkan pola dan atau sistim pengawasan produksi, agar kebocoran pendapatan negara dapat diminimalisasi, tentunya peningkatan sumberdaya manusia yang meng-eksekusi tugas – tugas pengawasan ini menjadi mutlak ditingkatkan
  • Mengembangkan dan atau menerapkan standarisasi terhadap mutu luaran/produk  industri penunjang  (backward linked)  agar lebih bersaing, sehingga dapat memenuhi kebutuhan perusahaan – perusahaan tambang yang ada di Indonesia, tentunya    forward linked  (industri lanjutan) juga harus bisa lebih dipacu perkembangannya  sehingga manfaat produk industri pertambangan lebih dapat dimaksimalitaskan. Tentunya  baik industri penunjang maupun industri lanjutan menjadi kewenangan  Departemen Perindustrian dan Perdagangan  dalam pengembangannya sehingga keterpaduan  yang diciptakan oleh luaran produk industri pertambangan dapat  berkembang dalam negeri (local content).
  • Pemerintah pusat  seharusnya bisa membuat payung hukum  yang jelas terhadap pelaksanaan Community Devalopment, sehingga perusahaan – perusahaan tambang yang ada terkesan tidak sekedar  memberi sumbangan  dari hasil  keuntungan bersih yang diperoleh bagi  pengembangan masyarakat yang terkena dampak langsung dari aktivitas pertambangan itu sendiri tetapi harus bisa disikapi sebagai tanggungjawab korporasi/perusahaan sebagai sebuah etika  bisnis perusahaan terhadap kewajiban – kewajiban diluar pemegang saham (shareholder), bahwa diluar pemegang saham ada hak  yang harus diberikan perusahaan kepada para stakeholder. Pola semacam ini merupakan salah satu solusi  yang diharapkan dapat menjembatani  dua kutub perbedaan, baik itu terkait dengan  kondisi  sosial, ekonomi, kesalahpahaman akan eksistensi perusahaan, maupun berbagai kultur  yang menyebabkan masyarakat  tidak maju dan berkembang.

Corporate Social Responsibility (CSR) Sebetulnya merupakan  kesatuan tatalaksana  perusahaan (corporate governance) seperti misalnya, kesadaran perusahaan  akan lingkungan , kondisi tempat kerja  dan standar bagi karyawan, hubungan perusahaan dengan masyarakat, investasi sosial  perusahaan (corporate philantrrophy), maupun hal – hal  lain yang memang dibutuhkan  untuk kemajuan. Elaborasinya  dapat berupa  hal – hal yang bersifat implementatif  seperti misalnya  program kemitraan (PK), Bina Lingkungan (BL) Berupa Bantuan Sarana Umum (BSU), Bantuan Pendidikan  dan Pelatihan  (BPP), Banatuan Sarana Ibadah (BSI), Bantuan Kesehatan Masyarakat (BKM),

Keberhasilan  sebuah perusahaan dalam melaksanakan CSR terletak pada perubahan  secara positif hasil – hasil program  korporasi yang sudah dilaksanakan . Masyarakat dalam hal ini  adalah objek sekaligus subjek dalam pemberdayaannya. Jadi keberhasilan  perusahaan  bukan semata – mata  ditentukan oleh kedisiplinan melaksanakan  kewajiban-kewajiban finansial kepada negara saja, tetapi lebih dari itu  adalah kontribusinya  dalam pemberdayaan  pembangunan  dan pengembangan bagi masyarakat  dan wilayah sekitar.

Pengertian  tidak terbatas  pada artian fisik kewilayahan, tetapi yang tidak kalah pentingnya  adalah pemberdayaan  pembangunan  dan pengembangan masyarakat sekitar, seperti membangun pola pikir , etos kerja, manajerial dan seterusnya.

  • Konsistensi pemerintah dalam Meningkatkan Peran Industri Sektor Pertambangan Yang Berwawasan Lingkungan Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Pembangunan Nasional, yang peduli terhadap lingkungan hidup.

IRONI DARI NEGARA YANG KAYA AKAN MINERAL DAN BATUBARA

Oleh : Jemi Abdullah
(Inspektur Tambang Madya- DESDM-Prov. Sul-Sel)

Negara Negara maju tatakelola pertambangannya, katakanlah Australia, Afrika Selatan dan Kanada memanfaatkan kekayaan sumberdaya mineralnya untuk menggerakkan perekonomiannya dengan mencipatakan mekanisme “backward and forward linkages”, melalui mekanisme penerapan keterhubungan antara industry hulu dengan industry hilir yang di finalisasi dengan menciptakan “multiplier effect” : memunculkan dan memambangkitkan aneka industry (industry besar hingga kecil) sehingga mampu menyediakan produk logam paduan untuk keperluan dalam negerinya, menciptakan dan menyerap tenaga kerja yang luar biasa besar jumlahnya hingga pada penciptaan pasar – pasar domestic maupun internasional. Negara – Negara yang disebutkan di atas mengelola sumberdaya mineralnya dari awal (hulu) hingga akhir (hilir) terutama industrri industry mineral logam memang sudah menjadi kebijakan pemerintahannya sehingga pelaku usaha tinggal mengikuti tataaturan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan tanpa sedikitpun untuk mengendorkan atau membijaksanai untuk kepentingan tertentu.

Menengok ke Negara tercinta Indonesia yang merupakan salah satu “Lord Of Industrial Mineral” di kancah dunia justeru terseok seok dengan problematika tatakelola pertambangannya sehingga belum mampu memaksimalkan sumberdaya mineral yang dikaruniakan ini. Dari kerangka dasar Value Chain yang dimulai dari primary production hingga menjadi finished produck, banyak sekali persoalan dan masalah – masalah yang belum mampu diselesaikan dengan bijak, katakanlah fase processing (smelter) dan refinery (pemurnian).

Mencermati kondisi tersebut maka kita mencoba menelaah secara seksama untuk membantu pemerintah dalam masalah peningkatan nilai mineral hingga pada produk jadi, untuk kita coba memulai melihat dan mendalami apa sebenarnya yang telah diupayakan pemerintah terhadap sektor pertambangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengamanatkan kepada segenap bangsa Indonesia untuk melakukan peningkatan nilai tambah komoditas mineral, melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (smelter/refenery).

Jika secara seksama kita memahami makna UU tersebut, maka pada hakikatnya tidak mewajibkan pengusaha tambang membangun smelter maupun mengolah bahan mentah hasil pertambangan menjadi logam.

Untuk itu mari kita cermati tentang perintah untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 102 yang berbunyi “Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara”.

kemudian didalam pasal 103 (1)  dinyatakan : “Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri”.

Hal tersebut di atas mengandung pengertian bahwa  tujuan diwajibkannya pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, adalah “meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan, dan menimbulkan multiplier effect yang lebih besar dari kegiatan pertambangan di Indonesia”, lebih lanjut Tujuan tersebut adalah untuk “menahan agar uang (investasi untuk pengolahan dan pemurnian mineral) itu tidak keluar. Kita ingin proses (pengolahan) itu berlangsung di dalam negeri, sehingga bisa menyerap tenaga kerja, pajak, dan sebagainya di dalam negeri”.

Inilah yang menjadi “mimpi kita," , mimpi bangsa dan rakyat  Indonesia terhadap azas manfaat dari sektor pertambangan dan energi.

Upaya serius pemerintah untuk mensikapi perintah undang – undang tersebut di atas di wujudkan dalam bentuk mengeluarkan peraturan menteri ESDM no 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral, yang kemudian diperbaharui oleh Permen ESDM. No. 11 Tahun 2013 kemudian diperbaharui kembali untuk yang ketiga kalinya dengan Permen ESDM. No. 01 Tahun 2014, yang intinya mengatur  “bahwa perusahaan pertambangan pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi tidak boleh lagi mengekspor bijih mineral (raw material) ke luar negeri, baik bijih mineral logam maupun bukan logam dan batuan ”.  Artinya bijih mineral harus dinaikan nilai tambahnya melalui pengolahan dan pemurnian, dari jenis komoditas logam ada 14 jenis mineral logam yang diatur, diantaranya adalah emas, perak, tembaga,  timah,  besi, nikel, timbal, aluminium, kromium, molibdenum dan platina, sedangkan untuk non logan adalah zircon, zeolit, kaolin, bentonite, pasir kuarsa dan lainnya serta untuk jenis komoditas batuan seperti; marmer, granit,  oniks, jasper, giok dan lain sebagainya.

Substansi dari Peraturan menteri ini sebenarnya bukan hal yang baru, karena telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Seperti yang disebutkan dibagian pendahuluan (pasal 102 dan 103), kemudian di dalam UU tersebut juga dinyatakan ada masa transisi selama 5 tahun sampai dengan pengolahan wajib dilakukan di dalam negeri sebagaimana dinyatakan dalam pasal 170,” Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian  sebagaimama dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Lahirnya  kebijakan pemerintah tersebut di atas menghadapi berbagai penolakan dari kalangan pengusaha pertambangan. Ada beberapa hal yang melahirkan penolakan, dengan argumentasi  yang disampaikan oleh pengusahan terkait dengan peraturan ini. “Para pengusaha menilai bahwa pemerintah sangat terburu-buru menerapkan peraturan menteri ini. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dinilai masih kurang sehingga masih banyak hal yang belum difahami dengan baik oleh kalangan dunia usaha.

Pemerintah juga dinilai kurang tanggap terhadap masalah yang dihadapi oleh dunia usaha dalam pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri. Pemerintah dinilai belum mempersiapan infrastrtuktur yang memadahi untuk membangun fasilitas pengolahan. Infrastruktur transportasi dan energi dinilai masih jauh dari memadai untuk mengolah di dalam negeri.

Dunia usaha pun juga menyatakan mengalami kendala dalam membangun beberapa fasilitas pengolahan yang tidak mudah dari sisi investasi dan teknologi. Disebutkan bahwa membangun smelter nikel dan bauksit tidak semudah dan semurah membangun smelter timah.

Alasan lain adalah dari sisi keekonomian. Ada sebagian pelaku usaha yang berpendapat bahwa mengolah bijih mineral di dalam negeri masih sulit dari sisi keekonomian.  Dikatakan bahwa alasan keekonomian ini menjadi dasar kebijakan beberapa negara yang mengekspor bijih mineral ke luar negeri”.

Analisis beberapa kalangan bahwa penolakan pihak pengusaha terhadap kebijakan pemerintah ini tentunya  dapat difahami,  meskipun tidak dapat dibenarkan. Ada indikasi bahwa waktu transisi di dalam UU minerba sampai dengan tahun 2014 bukan digunakan untuk mempersiapkan diri, namun justru untuk mengeruk sebesar-besarnya komoditas mineral dimaksud dengan berasumsi “aji mumpung” masih diperbolehkan diekspor.

Sebagai bahan analisis dikemukakan data ekspor dari Kementerian Perdagangan menunjukkan trens peningkatan yang luar biasa selama empat tahun terakhir sejak tahun 2008. Ekspor bijih mineral Indonesia meningkat secara besar-besaran., seperti ekspor bijih tembaga meningkat hampir 11 kali lipat dari  1.300 ton pada tahun 2008 menjadi 13.800 ton pada 2011. Selanjutnya, untuk ekspor bijih nikel meningkat sekitar 8 kali lipat dari 4,1 juta ton menjadi 33 juta ton. Untuk ekspor bijih bauksit meningkat lebih dari 5 kali lipat dari 7,8 juta ton menjadi 40 juta ton. Sedang ekspor bijih besi meningkat lebih dari 7 kali lipat dari 1,8 juta ton menjadi 12,8 juta ton.

Terkait peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, harus kembali duduk bersama. Karena ada perbedaan antara kebijakan yang dikeluarkan, dengan kebutuhan industri hilir di dalam negeri, mengutip pernyataan, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, bahwa , “pengolahan mineral tambang di dalam negeri diperlukan, karena masih terdapat kesenjangan struktur industri berbasis mineral logam. Dimana industri hilir sudah tumbuh sementara industri hulu sebagai pemasok bahan baku belum ada atau belum tumbuh. Jadi yang kita butuhkan adalah industri pertambangan dan pengolahan yang dapat memasok kebutuhan industri hilir berbasis mineral logam yang sudah ada saat ini,

Problem yang dikumandangkan oleh pengusaha sebagai sebuah kesulitan yang dihadapi perlu didiskusikan dan dibicarakan bersama sama dengan pemerintah. Pihak pemerintah pun perlu meningkatkan koordinasi di bidang ini karena upaya melancarkan program ini merupakan tugas lintas kementerian. Masalah yang dihadapi tidak dapat diselesaikan oleh menteri ESDM sendiri, namun juga oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan,  Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan sebagainya. Pada saat seperti inilah peran presiden sebagai kepala pemerintahan sangat diharapkan. Jangan sampai masalah terus berlarut larut tanpa solusi nyata karena tidak adanya arahan yang jelas dari pucuk pimpinan pemerintah.

Tentunya kita tidak pernah berharap menjadi “Raja Yang Tak Memiliki Mahkota” (The Lord Of Tin Without The Crown) justeru kita selalu berharap bahwa Indonesiaku, Indonesiamu dan Indonesia kita harus menjadi “RAJA YANG BERMAHKOTA BERLIAN TERBAIK DIMUKA BUMI INI” …..Semoga ----Semoga dan selalu Semoga.

INFORMASI SEKRETARIAT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

FORUM SKPD TAHUN 2016

 FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Read more

Program Kerja & Strategi

Program Kerja & Strategi

Program yang dilaksanakan dalam tahun 2008 – 2013 antara lain: Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan...

Read more

Ada Seminar PNT Pertambangan di Hotel Kenari

Ada Seminar PNT Pertambangan di Hotel Kenari

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), mengadakan seminar Peningkatan Nilai Tambah (PNT) Pertambangan melalui pengelolaan dan pemulihan. Acara ini dilaksanakan di Hotel Kenari Tower, Selasa...

Read more

Pertambangan Dongkrak PDRB Sulsel 2014

Pertambangan Dongkrak PDRB Sulsel 2014

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertambangan mendongkrak pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 2014. Di mana ekonomi Sulsel tumbuh di angka 7,58%.PDRB  Sulsel atas dasar...

Read more

KAWASAN KARST MADELLO DAN PERANANNYA DALAM FUNGSI EKOLO…

KAWASAN KARST MADELLO DAN PERANANNYA DALAM FUNGSI EKOLOGIS

KAWASAN KARST MADELLO DAN PERANANNYA DALAM FUNGSI EKOLOGIS Oleh : Misykah Amalia Abstrak Kawasan Karst merupakan ekosistem yang terbentuk dalam kurun waktu ribuan tahun, tersusun atas batuan karbonat (batukapur/batugamping) yang mengalami...

Read more

JURNAL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

MINERAL DAN ENERGI DALAM PUSARAN KEMARITIMAN TELUK BONE

MINERAL DAN ENERGI DALAM PUSARAN KEMARITIMAN TELUK BONE

  Oleh M.Djafar (Penyelidik Bumi Dinas ESDM Sul-Sel)   Indonesia sebagai Negara maritim sudah dikenal sejak dahulu; semboyan Jalasveva Jayamahe (di laut kita jaya) merupakan simbol untuk menunjukkan bagaimana kejayaan dan kemakmuran serta kekayaan...

Read more

EKSPLORASI UMUM BAHAN GALIAN LEUSIT

EKSPLORASI UMUM BAHAN GALIAN LEUSIT

EKSPLORASI UMUM BAHAN GALIAN LEUSIT DI KABUPATEN BARRU Oleh : Ryandi Januar Pratama, ST Staf / Fungsional Umum Bidang Geologi dan SDM Dinas ESDM Prov Sulsel   PENDAHULUAN Mineral leusit merupakan bahan galian industri yang...

Read more

GEOWISATA TANA TORAJA (UTARA) MENYAMBUT “LOVELY DECEMB…

GEOWISATA TANA TORAJA (UTARA) MENYAMBUT  “LOVELY DECEMBER”

Oleh Nataniel CJ.Tappi *) Sebagai salah satu daerah andalan  Propinsi Sulawesi Selatan di sektor pariwisata ; Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara memiliki banyak  potensi sumber daya alam yang menarik untuk...

Read more

MENGENAL POTENSI PANAS BUMI KANANDEDE KECAMATAN LIMBON…

MENGENAL POTENSI PANAS BUMI KANANDEDE  KECAMATAN LIMBONG KAB.LUWU UTARA

OLEHNATANIEL CJ.TAPPI*) I.PENDAHULUAN Kebutuhan pada sektor energi hingga saat ini menjadi salah satu tulang punggung dalam upaya  dapat menopang laju pembangunan yang semakin genjar dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun elemen masyarakat lain...

Read more

GEOLOGI LINGKUNGAN

GEOLOGI LINGKUNGAN

OLEH : MUH. JAFAR 1. PENDAHULUAN Geologi Lingkungan merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari interaksi antara alam yang disebut lingkungan geologis (geological environment) dengan aktivitas manusia yang bersifat timbal balik. Geologi Lingkungan...

Read more

 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan : A. P. Pettarani Telp. (0411) 873045 – 873624 – 874467 Fax (0411) 873524 (Hunting) 875543

MAKASSAR Kode Pos 90222